Senin, 13 Maret 2017

Pentingnya Koordinasi Antar Dinas Layanan Dengan Program GSC

Korprov GSC Maluku bersama Kepala Dinas BPMD dan Satker GSC Provinsi Maluku

Program Generasi Sehat dan Cerdas (GSC) merupakan salah satu progam pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan guna mendukung pencapaian target Sustainable Development Goals (SDG’s) dibidang pendidikan dan kesehatan.
GSC juga merupakan program khusus yang kegiatannya fokus pada penanggulangan masalah akses masyarakat terhadap layanan bidang kesehatan dan pendidikan, menggerakan dan menyadarakan masyarakat akan pentingnya kesehatan Ibu dan Anak, Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama serta pendidikan Anak Usia Dini.

Saat ini cakupan GSC di Provinsi Maluku meliputi tiga Kabupaten yakni, Maluku Tengah, Maluku Tenggara dan Maluku Tenggara Barat, yang sudah berjalan sejak tahun 2012 lalu dengan nama PNPM Generasi Sehat dan Cerdas dibawah Kementerian Dalam Negeri, dan pada tahun 2014 dilanjutkan melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dengan Direktorat Pelayanan Sosial Dasar Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai executing agency.

Dengan Berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Nomenklatur Kementerian, kegiatan GSC menjadi salah satu program peningkatan pelayanan sosial dasar di desa terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan. Perubahan pada GSC dirancang untuk memperluas perang dari pendampingan dengan melakukan kerja sama antar lembaga dan advokasi kepada pemerintah/lembaga untuk mendorong keberpihakan pada standar pelayanan minimal terutama bidang pendidikan dan kesehatan di Desa.

Dalam penyelenggaraan GSC mengedepankan pendekatan pembangunan berbasis hak dan tetap konsisten dalam implementasi UU Desa khususnya dalam mengedepankan Desa sebagai sebuah entitas yang memiliki kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa menuju kemandirian desa sebagai landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Suasana Rakor Konsultan GSC Maluku - 9/03/2017
Berdasarakan hal diatas maka diperlukan adanya pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Konsultan GSC Provinsi Maluku dengan melibatkan dinas kesehatan, dinas pendidikan, Fasilitator Kabupaten, serta instansi-instansi terkait. Dengan tujuan agar memberikan pemahaman peran GSC sebagai instrumen fasilitasi, koordinasi dan intervensi PSD dalam mencapai kemandirian Desa terutama implementasi UU Desa nomor 6 tahun 2014 dan implementasi pengendalian program GSC tahun 2017. Menyamakan persepsi konsepsi kebijakan pelaksanaan GSC tahun 2017, Meningkatkan pemahaman pelaku atas pembentukan dan pengelolaan Balai Rakyat, Penyusunan rencana aksi daerah bidang Pelayanan Sosial Dasar serta pelaksanaan forum multi-stakeholder, khususnya pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan GSc di lapangan khususnya terkait dengan laporan data GSC, permasalahan serta peguatan kapasitas maysarakat Desa,  Merumuskan strategi rencana aksi (Rencana Kerja Tindak Lanjut) persiapan pengakhiran GSC dan berkelanjutan pemenuhan pelayanan dasar yang berkualitas di Desa.

Dengan sasaran utama dari Rapat Koordinasi (Rakor) adalah untuk persiapan agenda implementasi GSC 2017 bagi setiap pelaku pengendali GSC di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan dalam kerangka persiapan pengakhiran GSC dan keberlanjutan pemenuhan Pelayanan Dasar yang berkualitas di Desa.

Rakor yang dilaksanakan pada tanggal 8 -11 Maret 2017, di Hotel Elizabeth tersebut dihadiri oleh para Konsultan GSC Provinsi, perwakilan Konsultan Manajemen Nasional, Satker Provinsi,  Satker Kabupaten, Dinas Layanan Pendidkan dan Kesehatan, Tim Fasilitator GSC Kabupaten Maluku Tengah, Maluku Tenggara dan Maluku Tenggara Barat, dan empat Fasilitator Kecamatan (FK) yakni Kecamatan Kei Besar, Nirunmas , Teluk Elpaputih dan Kecamatan Seram Utara.

Pelaksanaan Rakor dibuka langsung secara resmi oleh  R. Ambon. SE, M.Si. selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masayarakat dan Desa Provinsi Maluku, dalam sambutannya dirinya megatakan bahwa “Letak Kondisi geografis Provinsi Maluku yang dikatagorikan sebagai lokasi sangat sulit dan extrim, membutuhkan kerjasama tim yang solid dalam penyelesaian semua tahapan perencanaan dan kegiatan sehingga tercapai sesuai target program, melalui rencana kerja tindak lanjut, sehingga komunikasi, koordinasi, harmonisasi dan advokasi yang terbangun di lapangan antar Satker Kabupaten dengan Dinas Layanan beserta Fasilitator supaya lebih ditingkatkan lagi sehingga terjalin sinergitas dalam pelaksanaan tujuan program”. Ungkap R. Ambon. (RL)

Share:

0 komentar:

Posting Komentar